TfCoBUA5GUO9GUA5BUM7TSAp
Anda cari apa?

Labels

UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp2.725.000, Tertinggi dalam Empat Tahun Terakhir

Pemda DIY resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 atau naik 12,72 persen, mencatatkan kenaikan tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. (Pemprov DIY)


YOGYAKARTA, BABAD.ID | Stori Loka Jawa – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP Tahun 2026, sekaligus mencatatkan peningkatan tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Ketetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026). Melalui penetapan ini, DIY tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan UMP 2027 dengan kenaikan di atas 10 persen.

Berdasarkan data historis, UMP DIY pada 2024 ditetapkan sebesar Rp2.125.897,61 (naik 7,27 persen), kemudian pada 2025 meningkat menjadi Rp2.264.080,95 (naik 6,5 persen), dan pada 2026 kembali naik 6,78 persen atau sebesar Rp153.414,05 menjadi Rp2.417.495. Dengan demikian, lonjakan 12,72 persen pada 2027 menjadi peningkatan persentase tertinggi dalam empat tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah kenaikan UMP di DIY.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penetapan kenaikan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara berimbang, mencakup aspirasi peningkatan upah dari pekerja sekaligus kemampuan pelaku usaha guna menjaga kelangsungan dunia usaha.

"Kalau berdasarkan formula itu kita sudah lebih dari 1%. Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, ditambah dengan alfa, alfanya sudah lebih dari 1%. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31%," jelas Ni Made.

Selain mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMP baru, Pemda DIY ke depan juga berencana mendorong kemudahan iklim pembukaan usaha di wilayah DIY.

“Di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar saat ini, kondisi kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya stabil. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil merupakan bentuk kompromi dengan mengakomodasi berbagai aspirasi, baik dari masyarakat dan pekerja maupun kalangan pengusaha,” tutup Ni Made.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno, mengungkapkan bahwa penetapan UMP 2027 merupakan hasil kompromi yang tetap memperhitungkan kemampuan dunia industri di DIY. Menurutnya, industri lokal saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi standar upah berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Berdasarkan perbandingan UMP 2027 senilai Rp2.725.000 dengan angka acuan KHL, diperoleh tingkat pemenuhan sebesar 56,31 persen. Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menerangkan, simulasi formula alfa dengan batas nilai maksimal 1 masih menghasilkan angka di bawah ekspektasi pekerja. Karena itu, pembahasan Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan pendekatan KHL sebagai dasar penetapan upah.

Priyonggo pun mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat segera melaksanakan survei KHL secara resmi di lapangan agar data rujukan pengupahan semakin objektif.

“Harapan kita nanti tahun depan survei benar-benar bisa dilakukan, jika bisa riil di lapangan, sehingga tidak muncul simpang siur beberapa versi KHL yang berbeda-beda. Kita dari akademisi sebenarnya ingin segera ada survei yang objektif tentang KHL di setiap provinsi,” tegasnya.***

0Komentar

Tambahkan komentar
© Copyright - berita.babad.id

Info

  • Griya Lestari D3 12A, Ngaliyan, Kota Semarang
  • 085875035147
  • redaksibabad.id@gmail.com