 |
| Mengenal Rais Aam PBNU dari masa ke masa. (Media Center Muktamar ke-35 NU) |
Tinjauan historis ini disajikan untuk memperkenalkan kembali figur-figur ulama yang menjadi penentu arah kebijakan keagamaan dan organisasi NU sejak berdiri pada tahun 1926 hingga masa kini.
Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dengan mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa".
Berdasarkan dokumen publikasi resmi Muktamar, perjalanan kepemimpinan Rais Aam dikelompokkan ke dalam tiga periodisasi utama. Periode pertama merupakan Era Pendiri dan Konsolidasi Awal.
Tiga ulama yang memimpin pada era awal ini adalah KH Hasyim Asy'ari ( menjabat 1926–1947), peletak dasar organisasi dan satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Rais Akbar, sekaligus pencetus Resolusi Jihad 1945.
Periode kedua diidentifikasi sebagai Era Pembaruan dan Penguatan Khittah. Pada masa krusial ini, fokus NU bergeser dari dinamika politik praktis kembali menjadi organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial-keagamaan.
Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dengan mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa".
Sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi (supreme leader) di dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), seluruh kebijakan organisasi dan keputusan keagamaan berada dalam pertimbangan seorang Rais Aam.
Berdasarkan dokumen publikasi resmi Muktamar, perjalanan kepemimpinan Rais Aam dikelompokkan ke dalam tiga periodisasi utama. Periode pertama merupakan Era Pendiri dan Konsolidasi Awal.
Pada masa awal ini, kepemimpinan organisasi bertumpu pada figur ulama kharismatik yang berfokus pada gerakan kemerdekaan nasional dan konsolidasi akidah umat.
Tiga ulama yang memimpin pada era awal ini adalah KH Hasyim Asy'ari ( menjabat 1926–1947), peletak dasar organisasi dan satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Rais Akbar, sekaligus pencetus Resolusi Jihad 1945.
Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah (menjabat 1947–1971) yang mengawal NU melewati masa transisi dari era revolusi kemerdekaan, Orde Lama, hingga awal Orde Baru. Setelah itu, KH Bisri Syansuri (menjabat 1971–1980) memimpin dengan pendekatan syariat yang ketat, termasuk secara tegas menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.
Periode kedua diidentifikasi sebagai Era Pembaruan dan Penguatan Khittah. Pada masa krusial ini, fokus NU bergeser dari dinamika politik praktis kembali menjadi organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial-keagamaan.
Era ini dipimpin oleh empat tokoh penting:
KH Ali Maksum (menjabat 1981–1984): Membawa corak kepemimpinan kultural serta intelektual untuk meredam gejolak internal organisasi menjelang keputusan kembali ke Khittah 1926.
KH Ahmad Shiddiq (menjabat 1984–1991): Merumuskan landasan teologis yang melandasi penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi.
Prof. KH Ali Yafie (menjabat Penjabat/Pjs 1991–1992): Menggantikan KH Ahmad Shiddiq yang wafat, serta dikenal sebagai penggagas konsep fiqih lingkungan (Fiqhul Bi'ah) sebagai respons atas isu-isu lingkungan hidup.
KH Ilyas Ruhiat (menjabat 1992–1999): Memimpin organisasi melewati masa transisi kritis menjelang era Reformasi 1998 dengan pendekatan kepemimpinan yang berhati-hati dan bijaksana.
Adapun periode ketiga adalah Era Fiqih Sosial dan Organisasi Modern. Fokus kepemimpinan pada era ini bertumpu pada tata kelola administrasi modern, kemandirian ekonomi, serta penerapan ajaran agama dalam merespons persoalan sosial kontemporer.
Era modern ini dikawal oleh empat tokoh:
KH Sahal Mahfudh (menjabat 1999–2014): Mencetuskan paradigma fiqih sosial yang membumikan teks klasik ke dalam solusi praktis di sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan.
KH Musthofa Bisri (menjabat Pjs 2014–2015): Menjabat sebagai Pejabat Rais Aam pasca-wafatnya KH Sahal Mahfudh hingga Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015.
KH Ma'ruf Amin (menjabat 2015–2018): Memfokuskan kepemimpinan pada penguatan instrumen ekonomi syariah guna membangun kemandirian finansial umat, sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
KH Miftachul Akhyar (menjabat 2018–sekarang): Memfokuskan kepemimpinan pada penegakan kedisiplinan organisasi serta penguatan sinergi struktural dari tingkat pusat hingga tingkat ranting di daerah.***
