 |
| Para perempuan sedang menari di Perkumpulan Seni Budaya dan Gedung Cagar Budaya Sobokartti, Jalan Dokter Cipto, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jumat, 8 Mei 2026. (Dwi Endang Setyoningrum) |
Itulah penampakan latihan tari tradisional di pendopo Sanggar Sobokartti, Jalan Dokter Cipto, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jumat, 8 Mei 2026.
Di sisi lain, keengganan pemerintah untuk mengucurkan dana operasional rutin secara langsung bukanlah tanpa alasan. Status bangunan yang bukan milik aset pemerintah kota menjadi dinding pembatas birokrasi.
“Yang memelihara adalah perkumpulan yang menempati Sobokarti. Jadi sifatnya swadaya masyarakat. Pendapatan dari sanggar dialokasikan untuk perawatan, kebersihan, biaya listrik dan kebutuhan lainnya. Sobokarti sudah mandiri dengan swadaya itu,” ujar Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Haryadi Dwi Prasetyo, Senin, 8 Juni 2026).
Menurut Haryadi, kehadiran Disbudpar lebih ditekankan pada fungsi pengawasan agar bangunan bersejarah tersebut tetap bernapas sesuai peruntukannya.
“Pemerintah kota sifatnya sebagai fasilitator dan mediator. Kalau untuk pemeliharaan bangunan yang rusak, kami tidak bisa langsung menganggarkan karena Sobokarti bukan aset milik pemerintah kota,” katanya.
Namun, pintu bantuan belum sepenuhnya tertutup. Pemerintah mengarahkan pengelola untuk aktif mencari alternatif pendanaan lain.
“Sebenarnya bisa melalui mekanisme proposal atau CSR. Kalau ada pengajuan dari pengelola Sobokarti, nanti dinas dapat membantu memberikan rekomendasi dan pendampingan,” jelas Haryadi.
Bahkan jika terjadi kerusakan bangunan, Disbudpar siap turun tangan mendampingi pengurus untuk berkoordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya guna menjaga nilai historis arsitekturnya.
“Yang terpenting pengurus dapat berkomunikasi melalui surat atau proposal. Posisi pemerintah adalah sebagai fasilitator dan mediator, kemudian akan kami tindak lanjuti bersama pihak terkait,” pungkasnya.
Ketangguhan Sobokartti membiayai dan mengelola dirinya sendiri turut diamini oleh staf pemerintah lainnya. Staf Fungsional Support Pembinaan Kesenian Disbudpar, Lilies Dwi Prasetyo, memosisikan Sobokartti sebagai salah satu tolak ukur kemandirian.
"Kami menganggap Sobokartti itu sudah termasuk tiga besar sanggar tari di Kota Semarang yang sudah mandiri," ujarnya, Senin 8 Juni 2026.
Karena kemandirian itu, intervensi pemerintah dikonversi menjadi dukungan non-materiil.
"Kita bentuknya itu apresiasi, fasilitasi," ujarnya.
Apresiasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan membuka jalan bagi sanggar untuk tampil di berbagai panggung komersial dan pemerintahan, memastikan bahwa keindahan tradisi Sobokartti terus mendapatkan sorotan panggung yang layak.
"Kalau misalkan ada dari pihak luar yang membutuhkan sanggar-sanggar, itu kami yang membantu memberikan referensi. Salah satunya Sobokartti," katanya.***
Penulis: Dwi Endang Setyorini dan Miftachul Fattah
Jejak Sejarah di Balik Dinding Cagar Budaya
Menginjakkan kaki di bangunan berstatus cagar budaya ini seolah memutar kembali jarum waktu. Berdiri sejak tahun 1984, tempat itu awalnya hanya menyediakan wadah pelatihan tari untuk anak-anak dan orang dewasa. Namun seiring waktu, napas kesenian di sini makin panjang dengan hadirnya kelas karawitan dan pedalangan. Kini, tak kurang dari 250 anak menggantungkan asa pelestarian budaya di sanggar tersebut.
Ketua Sanggar Sobokartti, Sutrisno Budoyonagoro, menuturkan bahwa bangunan yang menjadi saksi bisu pelestarian budaya ini adalah warisan era kolonial. Tries—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa tanah dan bangunan megah tersebut merupakan hibah dari pemerintah Belanda kepada perkumpulan.
“Kita diberi tanah maupun bangunan hibah dari Negeri Belanda pada Sobokartti yang dulunya perkumpulan,” katanya.
Ketua Sanggar Sobokartti, Sutrisno Budoyonagoro, menuturkan bahwa bangunan yang menjadi saksi bisu pelestarian budaya ini adalah warisan era kolonial. Tries—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa tanah dan bangunan megah tersebut merupakan hibah dari pemerintah Belanda kepada perkumpulan.
“Kita diberi tanah maupun bangunan hibah dari Negeri Belanda pada Sobokartti yang dulunya perkumpulan,” katanya.
Bertahan Lewat Asas Kemandirian
Kini, operasional sanggar sepenuhnya digerakkan secara kolektif tanpa campur tangan langsung dari anggaran pemerintah. Aset dan tanah yang menopang kegiatan budaya di jantung Kota Semarang itu adalah hak milik perkumpulan yang dijaga lewat gotong royong.
“Jadi kita tanah maupun aset terlibat dari Sobokartti, ada milik perkumpulan. Bantuannya dari para generasi penerus sini dan wali murid siswa,” ujarnya.
Napas kemandirian itu salah satunya ditopang oleh iuran siswa sebesar Rp50 ribu per bulan. Menariknya, komitmen menjaga budaya membuat pihak pengurus menahan diri untuk menaikkan tarif. Segala bentuk penyesuaian wajib menempuh jalur musyawarah mufakat.
“Dari orang tua siswa ditarik sebesar lima puluh ribu rupiah dalam satu bulan, sampai sekarang belum ada kenaikan itu. Jika ada kita kumpulkan wali murid semua untuk diajak rapat bersama,” katanya.
Antusiasme generasi muda yang kian tinggi nyatanya membawa tantangan baru. Keterbatasan ruang latihan mulai terasa. Tries menyimpan mimpi untuk memperluas area sanggar dengan membangun pendopo di sebelah kanan bangunan, namun niat mulia itu masih terganjal realitas biaya.
“Kadang-kadang pada lihat nanti kekurangan tempat, sehingga saya ada rencana ingin melakukan pelebaran di sebelah kanan sanggar, tetapi belum terlaksana karena dananya belum terkumpul,” katanya.
Di tengah upaya swadaya tersebut, Sutrisno berharap pemerintah dapat lebih hadir membantu pelestarian budaya. Baginya, Sobokartti bukan sekadar tempat latihan, melainkan benteng penjaga identitas agar tak mudah diklaim oleh negara lain.
“Kita memiliki tujuan untuk melestarikan budaya, membantu pemerintah, menanggung anak muda supaya budaya tari jangan sampai dianggap negara asing. Kita perlu anggaran biaya dan pemerintah kita harapkan, karena satu untuk perawatan gedungnya. Jika gedungnya rusak siapa yang akan bertanggung jawab itu,” tuturnya.
“Jadi kita tanah maupun aset terlibat dari Sobokartti, ada milik perkumpulan. Bantuannya dari para generasi penerus sini dan wali murid siswa,” ujarnya.
Napas kemandirian itu salah satunya ditopang oleh iuran siswa sebesar Rp50 ribu per bulan. Menariknya, komitmen menjaga budaya membuat pihak pengurus menahan diri untuk menaikkan tarif. Segala bentuk penyesuaian wajib menempuh jalur musyawarah mufakat.
“Dari orang tua siswa ditarik sebesar lima puluh ribu rupiah dalam satu bulan, sampai sekarang belum ada kenaikan itu. Jika ada kita kumpulkan wali murid semua untuk diajak rapat bersama,” katanya.
Antusiasme generasi muda yang kian tinggi nyatanya membawa tantangan baru. Keterbatasan ruang latihan mulai terasa. Tries menyimpan mimpi untuk memperluas area sanggar dengan membangun pendopo di sebelah kanan bangunan, namun niat mulia itu masih terganjal realitas biaya.
“Kadang-kadang pada lihat nanti kekurangan tempat, sehingga saya ada rencana ingin melakukan pelebaran di sebelah kanan sanggar, tetapi belum terlaksana karena dananya belum terkumpul,” katanya.
Di tengah upaya swadaya tersebut, Sutrisno berharap pemerintah dapat lebih hadir membantu pelestarian budaya. Baginya, Sobokartti bukan sekadar tempat latihan, melainkan benteng penjaga identitas agar tak mudah diklaim oleh negara lain.
“Kita memiliki tujuan untuk melestarikan budaya, membantu pemerintah, menanggung anak muda supaya budaya tari jangan sampai dianggap negara asing. Kita perlu anggaran biaya dan pemerintah kita harapkan, karena satu untuk perawatan gedungnya. Jika gedungnya rusak siapa yang akan bertanggung jawab itu,” tuturnya.
Menjaga Keseimbangan sebagai Sanggar Nirlaba
 |
| Sanggar Sobokarttti saat ini memiliki 250 siswa dengan berbagai pelatihan seni seperti tari, karawitan, dan lainnya. (Dwi Endang Setyoningrum) |
Harapan akan kehadiran pemerintah sejatinya pernah terwujud dalam bentuk perbaikan infrastruktur. Sekretaris Sobokartti, Darmadi, mengungkapkan bahwa status bangunan sebagai cagar budaya membuat mereka pernah menerima bantuan rehabilitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010.
“Sekitar 2010 kami memperoleh bantuan revitalisasi gedung dan lingkungan dari Kementerian Pekerjaan Umum karena Sobokartti salah satu cagar budaya,” ucapnya.
Tak hanya itu, sanggar juga memperoleh suntikan dana hibah yang difokuskan untuk perayaan eksistensi mereka.
“Dan untuk hibah saat ini baru tahun 2024, kemudian kami gunakan untuk hari ulang tahun Sobokartti yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024,” ucapnya, Minggu, 10 Mei 2026.
Darmadi menggarisbawahi bahwa Sobokartti murni bergerak di jalur nirlaba. Seluruh iuran diputar kembali untuk menghidupi sanggar, mulai dari kegiatan pelatihan, perawatan fasilitas, hingga apresiasi bagi para pelatih.
“Jadi memang untuk operasional, kegiatan, perawatan, baik untuk pembayaran honor pelatih dan sebagainya memang kami alokasikan dari iuran siswa setiap bulannya,” katanya.
Pengelolaan yang cermat inilah yang membuat keseimbangan neraca sanggar tetap terjaga.
“Dari operasional kami juga bisa mengkondisikan dan dari kegiatan kami juga bisa konsisten menjaga siswa-siswa untuk tertarik dan lebih giat dalam pelatihan seni Sobokartti,” ucapnya.
“Sekitar 2010 kami memperoleh bantuan revitalisasi gedung dan lingkungan dari Kementerian Pekerjaan Umum karena Sobokartti salah satu cagar budaya,” ucapnya.
Tak hanya itu, sanggar juga memperoleh suntikan dana hibah yang difokuskan untuk perayaan eksistensi mereka.
“Dan untuk hibah saat ini baru tahun 2024, kemudian kami gunakan untuk hari ulang tahun Sobokartti yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024,” ucapnya, Minggu, 10 Mei 2026.
Darmadi menggarisbawahi bahwa Sobokartti murni bergerak di jalur nirlaba. Seluruh iuran diputar kembali untuk menghidupi sanggar, mulai dari kegiatan pelatihan, perawatan fasilitas, hingga apresiasi bagi para pelatih.
“Jadi memang untuk operasional, kegiatan, perawatan, baik untuk pembayaran honor pelatih dan sebagainya memang kami alokasikan dari iuran siswa setiap bulannya,” katanya.
Pengelolaan yang cermat inilah yang membuat keseimbangan neraca sanggar tetap terjaga.
“Dari operasional kami juga bisa mengkondisikan dan dari kegiatan kami juga bisa konsisten menjaga siswa-siswa untuk tertarik dan lebih giat dalam pelatihan seni Sobokartti,” ucapnya.
Pemerintah Hadir Sebagai Fasilitator
Di sisi lain, keengganan pemerintah untuk mengucurkan dana operasional rutin secara langsung bukanlah tanpa alasan. Status bangunan yang bukan milik aset pemerintah kota menjadi dinding pembatas birokrasi.
“Yang memelihara adalah perkumpulan yang menempati Sobokarti. Jadi sifatnya swadaya masyarakat. Pendapatan dari sanggar dialokasikan untuk perawatan, kebersihan, biaya listrik dan kebutuhan lainnya. Sobokarti sudah mandiri dengan swadaya itu,” ujar Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Haryadi Dwi Prasetyo, Senin, 8 Juni 2026).
Menurut Haryadi, kehadiran Disbudpar lebih ditekankan pada fungsi pengawasan agar bangunan bersejarah tersebut tetap bernapas sesuai peruntukannya.
“Pemerintah kota sifatnya sebagai fasilitator dan mediator. Kalau untuk pemeliharaan bangunan yang rusak, kami tidak bisa langsung menganggarkan karena Sobokarti bukan aset milik pemerintah kota,” katanya.
Namun, pintu bantuan belum sepenuhnya tertutup. Pemerintah mengarahkan pengelola untuk aktif mencari alternatif pendanaan lain.
“Sebenarnya bisa melalui mekanisme proposal atau CSR. Kalau ada pengajuan dari pengelola Sobokarti, nanti dinas dapat membantu memberikan rekomendasi dan pendampingan,” jelas Haryadi.
Bahkan jika terjadi kerusakan bangunan, Disbudpar siap turun tangan mendampingi pengurus untuk berkoordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya guna menjaga nilai historis arsitekturnya.
“Yang terpenting pengurus dapat berkomunikasi melalui surat atau proposal. Posisi pemerintah adalah sebagai fasilitator dan mediator, kemudian akan kami tindak lanjuti bersama pihak terkait,” pungkasnya.
Ketangguhan Sobokartti membiayai dan mengelola dirinya sendiri turut diamini oleh staf pemerintah lainnya. Staf Fungsional Support Pembinaan Kesenian Disbudpar, Lilies Dwi Prasetyo, memosisikan Sobokartti sebagai salah satu tolak ukur kemandirian.
"Kami menganggap Sobokartti itu sudah termasuk tiga besar sanggar tari di Kota Semarang yang sudah mandiri," ujarnya, Senin 8 Juni 2026.
Karena kemandirian itu, intervensi pemerintah dikonversi menjadi dukungan non-materiil.
"Kita bentuknya itu apresiasi, fasilitasi," ujarnya.
Apresiasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan membuka jalan bagi sanggar untuk tampil di berbagai panggung komersial dan pemerintahan, memastikan bahwa keindahan tradisi Sobokartti terus mendapatkan sorotan panggung yang layak.
"Kalau misalkan ada dari pihak luar yang membutuhkan sanggar-sanggar, itu kami yang membantu memberikan referensi. Salah satunya Sobokartti," katanya.***
Penulis: Dwi Endang Setyorini dan Miftachul Fattah
Reporter: Ayu Trianasari, Miftachul Fattah, Dwi Endang Setyorini, Miftahatus Salma, Triana Putri
