Bawaslu Jateng Digitalisasi Arsip: 8.782 Dokumen Pemilu Jadi "Aset Sejarah"

Table of Contents

Bawaslu Jateng luncurkan Transformasi Tata Kelola Arsip Digital (TATA ARSIP). Lebih dari 8.000 dokumen Pemilu 2024 terdigitalisasi demi transparansi dan aset sejarah demokrasi.

Bawaslu Jateng luncurkan program TATA ARSIP digital di Semarang untuk amankan 8.782 dokumen Pemilu.

SEMARANG, BABAD.ID | Stori Loka Jawa – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan program Transformasi Tata Kelola Arsip Digital (TATA ARSIP). Inovasi strategis ini bertujuan mengamankan 8.782 dokumen digital hasil pengawasan Pemilu 2024 yang berpotensi menjadi "aset sejarah" demokrasi di Jawa Tengah.

Peluncuran program ini menandai langkah Bawaslu Jateng dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja pengawasan pemilu di era digital.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Tri Adiyanto Baay, adalah sosok di balik inisiatif ini. Menurut Tri Adiyanto, TATA ARSIP lahir dari kesadaran bahwa arsip pengawasan bukan sekadar tumpukan dokumen administratif.

"Arsip adalah aset penting yang merekam perjalanan demokrasi, sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban publik," kata Tri Adiyanto, sebagaimana siaran pers, Jumat, 3 Oktober 2025.

"Jika tidak segera ditransformasi, ribuan dokumen fisik hasil pengawasan pemilu berisiko rusak atau hilang, dan itu berarti hak masyarakat atas informasi publik juga terancam hilang," ujarnya, merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ribuan Dokumen Pengawasan Jadi Sumber Informasi Publik

Hingga saat ini, program TATA ARSIP telah menghimpun hampir sembilan ribu dokumen digital dari 14 Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara bertahap, Bawaslu menargetkan seluruh dokumen hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akan terhimpun penuh.

Digitalisasi ini tak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk mendukung tugas-tugas Pelayanan Informasi Publik (PPID) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dokumen digital yang bersifat terbuka akan dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik, menjadikannya mudah diakses masyarakat.

"Informasi ini akan sangat berguna disaat masyarakat mengajukan permohonan informasi publik," kata Tri Adiyanto.

Sejak 2019, PPID Bawaslu Jateng mencatat sudah ada 188 permohonan informasi, yang didominasi oleh kalangan mahasiswa dan media yang memerlukan data hasil pengawasan Pemilu. Angka ini, menurut Bawaslu, menunjukkan betapa berharganya arsip pengawasan bagi masyarakat luas.

Program TATA ARSIP mencakup tiga pilar utama:

• Digitalisasi arsip fisik hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024.
• Penerapan sistem pengelolaan arsip elektronik yang modern.
• Penguatan kapasitas SDM dan kerja sama dengan lembaga kearsipan, seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Dengan diluncurkannya program ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap pengelolaan arsip menjadi lebih profesional, responsif, dan sesuai prinsip good governance. Transformasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Jateng juga berkomitmen menjadikan peluncuran TATA ARSIP sebagai awal dari perjalanan panjang membangun kelembagaan yang adaptif teknologi.

"Bawaslu selalu terbuka dan memberikan pelayanan informasi secara maksimal," tutup Tri Adiyanto, menegaskan bahwa siapa pun yang membutuhkan data dan informasi pengawasan pemilu dan pemilihan dapat mengajukan permohonan ke Bawaslu Jawa Tengah.***