Ramai Kasus Oplosan Pertamax: Apakah Benar Kasus Korupsi di Indonesia Itu Peninggalan Belanda? Atau Sudah Ada Sejak Zaman Kerajaan?
BABAD.ID | Stori Loka Jawa - Jagat maya diramaikan dengan Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia.
Dikutip dari akun instagram @sobatsejarah, Pertamina menempati posisi kedua (Rp193,7 Triliun), setelah PT Timah yang menempati posisi pertama (Rp300 Triliun).
Kasus Pertamina ini melampaui Bank Indonesia senilai Rp138 Triliun.
Kalau melihat sejarahnya, apakah benar korupsi benar peninggalan Belanda? Atau bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan?
Menurut Aditya R, Dosen di Universitas George Mason, Italia sekaligus lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, korupsi di Indonesia sudah mengakar sebelum zaman VOC, artinya sudah dari zaman kerajaan.
Hal tersebut bisa dilacak dari Prasasti Jayapatra dan Jayasong, bukti otentik soal putusan peradilan pada masa kerajaan-kerajaan kuno.
Diterbitkannya prasasti tersebut dilatar belakangi oleh tindakan korup pejabat kerajaan. Berikut selengkapnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Kementrian Khusus Makan Siang Gratis: Potensi Jadi Lahan Basah Korupsi
Korupsi Zaman Mataram Kuno (Abad ke-9 s.d. 10 Masehi)
Prasasti Luitan (901 M) dan Prasasti Palpangan (906 M) menyebutkan bahwa ada penyelewengan yang dilakukan pejabat tanah kerajaan atau disebut juga Mangilala Drawya Haji saat mengukur luas tanah warga desa.
Ukuran tanah yang mereka ukur dilebihkan dari aslinya, sehingga rakyat harus membayar pajak yang lebih banyak.
Korupsi Zaman Bali Kuno (Abad ke-12 Masehi)
Korupsi di Kerajaan Bali Kuno terjadi pada masa Raja Jayapangus pada abad ke-12 Masehi yang disebutkan dalam sekitar 20 prasasti.
Kasusnya sama seperti dengan Kerajaan Mataram Kuno terkait pajak tanah.
Akibatnya, banyak warga yang sengsara karena harus membayar pajak yang lebih mahal dari pada semestinya.
Menyikapi hal tersebut, Jayapangus membatasi kewenangan pejabat tanah dalam menarik pajak, sehingga mereka tidak terlalu berkuasa.
Baca Juga: Pemprov Jateng kembali Ingatkan para Kades Jangan Korupsi
Kenapa bukan termasuk peninggalan Belanda?
Kalau dulur-dulur pehatikan, Belanda sering menjadi kambing hitam soal cikal bakal korupsi di Indonesia sebab VOC yang menuai banyak keuntungan.
Padahal kalau kita membaca sejarah korupsi di Indonesia, Belanda justru menjadi negara yang menerapkan hukum korupsi paling berat, hukuman mati.
Hal tersebut pernah terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Williem Daendels yang menghukum mati Kolonel J. P. F. Fliz pada tahun 1810 karena merugikan negara sebesar 3000 Ringgit dan tidak bisa mempertahankan Ambon dari serangan Inggris.
Bagaimana kalau kebijakan ini diterapkan di Indonesia? Apakah tidak menciderai Pancasila?
Baca Juga: Makna dan Analisis Lagu Kuwi Opo Kuwi: Korupsi, dan Nasionalisme
Solusi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi
Upaya pemberantasan di era Orde Baru sudah dilakukan dengan membentuk undang-undang anti korupsi serta membentuk badan anti korupsi seperti TPK, Komisi IV dan Opstib.
Kemudian di era Reformasi, pemberantasan korupsi dilakukan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemudian saat ini apa yang bisa kita lakukan?
Menurut penulis, kita perlu memperkuat pendidikan karakter tingkat paling dasar yaitu dari rumah dan dari sekolah untuk mereduksi karakter-karakter koruptor.
Pada level spiritual, kita bisa menerapkan bagaimana pengaruh korupsi terhadap ketenangan bathin yang berdampak pada kualitas hidup pelaku.
Kemudian, senantiasa memberikan bukti dari dampak perilakuk korupsi, bisa melalui film dokumenter, stori telling, studi kasus di kelas, dan semacamnya.
Baca Juga: Makna Sangkan Paraning Dumadi dalam Lakon Wayang Dewa Ruci
Referensi:
Aditya R. 2020.Apakah Korupsi baru ada di Nusantara sejak zaman VOC atau sudah ada sejak zaman Majapahit atau era kerajaan sebelumnya? Diakses pada Kamis, 27 Februari 2024 pukul 15:00 WIB.
Posting Komentar