Model Pendidikan Inklusi Ma'arif NU Jateng Diadopsi Nasional: Kemenag Gaet Ma'arif Kembangkan Modul dan Forum Pendidik
 |
| Ketua LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah Fakhruddin Karmani saat Capacity Building Madrasah/Sekolah Inklusif" LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah di Hotel Siliwangi Semarang, Jumat, 13 Juni 2025. |
Inisiasi Ma'arif untuk Pendidikan Inklusi
Ketua LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah, Fakhruddin Karmani, menjelaskan bahwa modul pengembangan madrasah inklusif di Kementerian Agama berakar dari inovasi LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah.
"Lahirnya Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) yang disahkan melalui SK Dirjen Pendis Kemenag adalah inisiasi dari teman-teman LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah," ujar Fakhruddin.
Ia menambahkan, buku dan modul inklusi yang digunakan Kemenag juga banyak dikembangkan dari produk LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah.
Fakhruddin, yang juga Sekretaris FPMI Pusat, berharap tahun ini akan terbentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Ketika yang lain tidak hadir, kami Ma'arif NU siap hadir," tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga fokus pada review modul dengan menghadirkan sejumlah pakar.
PDBK Bukan Aib, Harus Diberi Ruang Sama
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), menyoroti pentingnya kegiatan ini terkait pendidikan inklusi di sekolah dan madrasah Ma'arif.
"Kita sudah berada di jalur yang tepat dengan memberikan hak pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)," katanya.
Gus Rozin mengungkapkan peningkatan jumlah PDBK yang signifikan dari tahun ke tahun, bahkan di lingkungan pesantrennya sendiri. Ia menegaskan bahwa pendidikan inklusi krusial mengingat masih banyak penolakan terhadap PDBK di sekolah dan madrasah.
"ABK harus diberi ruang yang sama. Anak-anak normal agar memiliki empati," ujarnya, mengakui bahwa proses adaptasi antara ABK dan non-ABK memerlukan waktu.
Lebih lanjut, Gus Rozin menekankan bahwa PDBK bukanlah aib maupun abnormalitas yang perlu diratapi. "Kita harus mendorong orang tua dan guru untuk melakukan asesmen kepada ahli, agar hasilnya menjadi bahan untuk perlakuan dan pendekatan yang tepat," sarannya.
Ia memuji komitmen untuk tidak menolak dan mau mengurus PDBK sebagai hal yang luar biasa. "Pendidikan ini harus hadir tanpa diskriminasi, tanpa segregasi. Maka ini harus ada komitmen dari guru dan kepala sekolah," tegasnya.
Gus Rozin menyebut mereka bukan anak-anak cacat atau disabilitas, melainkan anak-anak yang harus mendapatkan perhatian penuh.
Implementasi Modul dan Komitmen Guru
Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, H. Juair, S.Ag., M.M., M.Si., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Turut hadir Sekretaris PWNU Jawa Tengah H. Ahmad Fathur Rohman, Ketua FPMI Pusat Supriyono (Lek Pri), Koordinator Bidang Pengembangan Literasi, Numerasi dan Pendidikan Inklusi Hamidulloh Ibda, tim pendamping As'adul Yusro, serta para reviewer dan psikolog dari Unwahas dan Unissula. Peserta capacity building ini terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala Sekolah, dan guru Ma'arif.***
Posting Komentar